Pada masa pemerintahan kolonial Nederlandsch Indie (India Belanda) atau Nederlandsch Oost Indie (India Timur Belanda), yang berlaku sejak tahun 1938 hingga 1942; wilayah administrasi (Gewest) dan kekuasaan India-Belanda dibagi ke dalam 3 buah Gouvernementen (Kegubernuran) dan 3 buah Provincie (Provinsi).

Yang termasuk ke dalam wilayah Gouvernementen adalah: [1] Sumatra dengan ibukota (hoofdstad) Medan, [2] Borneo (Kalimantan) dengan ibukota Banjarmasin, dan [3] Groot Oost (Timur Besar) dengan ibukota Makasar. Sementara yang menjadi wilayah Provincie adalah: [1] West Java (Jawa Barat) dengan ibukota Batavia, [2] Midden Java (Jawa Tengah) dengan ibukota Semarang, dan [3] Oost Java (Jawa Timur) dengan ibukota Surabaya.

Namun demikian, khusus di Pulau Jawa; selain wilayahnya dibagi ke dalam 3 buah Provincie, masih terdapat 2 buah Gouvernementen lainnya; yakni [1] Soerakarta (Soerakarta) dengan ibukota Surakarta (membawahi Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran), dan [2] Jogjakarta (Yogyakarta) dengan ibukota Yogyakarta (yang membawahi Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman).

Baik Gouvernementen maupun Provincie, keduanya berdiri dalam kedudukan yang setara meskipun memiliki pola administrasi khusus yang agak berlainan. Hal demikian terkait dengan luas wilayah, komposisi aparat pemerintahan pribumi (Inlands Bestuur) dan aparat pemerintahan penjajah (Europees Bestuur), dan juga pola hubungan antara pemerintah kolonial India Belanda yang bersifat langsung (Direct Bestuur) maupun yang bersifat tidak langsung (Indirect Bestuur) terhadap wilayah jajahannya.

Baik Gouvernementen maupun Provincie, masing-masing dipimpin oleh seorang Gouverneur (Gubernur). Para Gouverneur, baik dari wilayah Gouvernementen maupun wilayah Provincie tersebut; kemudian berada di bawah Gouverneur Generaal (Gubernur Umum) sebagai penguasa wilayah administrasi tertinggi dalam sistem Gouvernemen (Pemerintah Pusat).

Khusus untuk pembagian wilayah Provincie, maka tata urut administrasi yang ditetapkan pada masa kolonial India Belanda adalah sebagai berikut: Pertama, Provincie (Provinsi) di bawah Gouverneur (Gubernur); Kedua, Residentie (Karesidenan) di bawah Resident (Residen). Ketiga, Regentschappen (Kabupaten) di bawah Regen (Bupati); Keempat, Districten (Kewadanaan) di bawah Wedana (Wedana); Kelima, Onderdistrict (Kecamatan) di bawah Assistent Wedana (Camat); Keenam, Desa (Desa) di bawah Desahoofd (Kepala Desa).

Jika diperbandingkan dengan sistem administrasi kuno kerajaan di Pulau Jawa, maka sistem administrasi pada masa kolonial Hindia-Belanda di tingkat Provincie tidak memiliki perbedaan yang mendasar kecuali pada daftar peristilahan saja. Misalnya Gouverneur Generaal pada Provincie setara dengan Raja pada Kerajaan; Resident pada Residentie setara dengan Adipati pada Kadipaten; Regen pada Regenschappen setara dengan Bupati pada Kabupaten; Wedana pada Districten setara dengan Wedana pada Kewedanaan; Assistent Wedana pada Onderdistricten setara dengan Camat (Demang) pada Kecamatan (Kademangan); Desahoofd pada Desa setara dengan Kepala Desa atau Lurah pada Desa atau Kelurahan.

Situasi kemudian hanya berubah dari yang asalnya seluruh struktur kekuasaan dikuasaai oleh pribumi kemudian sebagian pada puncak strukturnya diambil-alih oleh pemerintahan kolonial. Gouverneur dan Resident pada sistem Provincie dikuasai oleh Pejabat Eropa (Europees Bestuur), sementara Regen, Wedana, Camat, dan Lurah masih dibiarkan oleh pemerintahan kolonial untuk tetap dikuasai oleh Pejabat Pribumi (Inlands Bestuur).

Sementara itu, setara dengan Regenschappen (Kabupaten) yang dipimpin Regen (Bupati) oleh pejabat pribumi, masih terdapat Gementen atau Stadsgemeenten (Kota atau Kotapraja) yang dipimpin oleh Burgemeester (Walikota) yang merupakan pejabat Eropa. Sementara itu, sedikit perbedaan antara Provincie dan Gouvernementen adalah dimana pada sistem Gouvernementen di bawah Residentie (Kadipaten) yang dipimpin Resident (Adipati) masih terdapat Afdelingen yang dipimpin Assisten Resident dan Onderafdelingen yang dipimpin Controleur sebelum membawahi Districten.

Pada sistem Gouvernementen, tidak didapati Regenschappen yang dipimpin Regen melainkan digantikan oleh dua sistem tambahan tersebut yakni Afdelingen (setara Regenschappen) dan Onderafdelingen (sebagai struktur bantu tambahan). Dan pada sistem Gouvernementen, kedudukan dari Gouverneur, Resident, Assisten Resident, hingga Controller semuanya dududuki oleh pejabat Eropa. Sementara pejabat Pribumi baru menduduki jabatan dimulai dari tingkat Districten, Onderdistricten, dan Desa.

Jika melihat lintasan data Sejarah demikian, cukup mengherankan dimana kedudukan Karesidenan atau Kaadipatian (Residenten) dan Kawadanaan (Districten) yang sesungguhnya memiliki akar Historis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan bukan saja berasal dari masa kolonial India-Belanda berlangsung; melainkan juga mengakar pada masa administrasi periode Kerajaan Hindu-Budha hingga pada masa administrasi Kesultanan Islam justru kemudian hari dihilangkan dari struktur tata kelola administrasi negara yang ada kontemporer ini.

Sepintas dengan hilannya dua struktur administrasi yang ada tersebut, tampak berupa perampingan organisasi pemerintahan yang baik. Namun demikian pada faktanya, dengan hilangnya kedua struktur administrasi tersebut maka fungsi vitalnya tidak akan bisa menggantikan dampak kerapihan, efektifitas, dan efisiensinya yang telah teruji dalam lintasan Sejarah yang ada. Bahkan bukti sederhanya, pengelompokkan plat nomor kendaraan hingga saat ini tanpa disadari masih merujuk pada pengakuan atas perlunya kedudukan Karesidenan sebagai aspek regionalisasi yang seharusnya ada dan masih diperlukan. (Keterangan Gambar: Kaart van Nederlandisch-Indie naar oorspronkelijke teekening van H. Ph. Th. Witkamp”, J.H. deBussy, Amsterdam, ca. 1893)

ditulis oleh

Gelar Taufiq Kusumawardhana

Ketua House of Varman, aktif menulis untuk Varman Institute. Tinggal di Desa Pangauban, Kecamatan Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (Provinsi Jawa Barat)